http://www.detiknews.com/read/2010/06/22/114221/1383627/159/ketika-belanja-dan-ibadah-jalan-berdampingan?991102605

Jakarta – Musholla-musholla keren yang bermunculan di sejumlah pusat perbelanjaan baru, seolah menjadi titik temu antara kepentingan belanja dan ibadah yang nyaman. Pengelola dan pengunjung mal sama-sama untung, sementara para ulama juga menyambut gembira dengan perhatian serius terhadap musholla ini.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai positif bila sekarang sejumlah mal dan pusat perbelanjaan, hotel maupun gedung perkantoran sudah memperhatikan kepentingan ibadah. Sudah menjadi keharusan bagi para pengusaha, pebisnis dan profesional memikirkan tanggung jawab sosial dan agama, di samping kepentingan komersial dan finansial.

“Saya kira, sudah seharusnya di mal-mal dan pusat perbelanjaan menyediakan tempat salat yang layak, karena sebagian besar pengunjungnya adalah umat Islam. Jadi, sudah seharusnya menyiapkan tempat yang layak. Masa mau menghadap Allah, ditempatkan di pojok dan kondisinya kotor,” kata Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma’ruf Amin dalam bincang-bincang dengan detikcom di Jakarta, Jumat (18/6/2010).

Kiai Ma’ruf mengatakan, pembuatan musholla di sejumlah mal, sudah merupakan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada pengunjungnya juga. “Kalau sekarang ini sudah dimulai itu menjadi kemajuan dari para pengusaha itu. Jangan seluruh tempat dikomersialkan, harus ada tanggung jawab dari korporat dan pengusaha, apalagi ini untuk ibadah,” ungkapnya.

Kiai Ma’ruf pun meminta kepada pengelola gedung mal, pusat perbelanjaan, hotel dan perkantoran agar menyiapkan ruang musholla yang lebih besar. “Jangan terlalu kecil, orangnya berjubel, tempatnya sempit di lantai bawah dan pojok. Yang penting bisa untuk menunaikan ibadah salat lima waktu,” kata mantan salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini.

Nah, bagaimana halnya dengan pelaksanaan salat Jumat di mal? Menurut dia, memang ada perbedaan pendapat. Mereka yang membolehkan itu mempunyai alasan karena ketiadaan masjid dan lebih efisien untuk orang-orang yang bekerja di mal tersebut. Sehingga, beberapa mushola di mal juga menggelar Salat Jumat. “Tapi yang pokok itu untuk salat lima waktu,” terangnya.

Kiai Ma’ruf menjelaskan mazhab dari Imam Syafi’i mensyaratkan sah lokasi salat Jumat yaitu dilakukan pada waktu Dzuhur, memiliki batas berupa kawasan pemukiman, tidak bersamaan dengan salat Jumat lain dalam satu wilayah, dan dilakukan penduduk tetap dengan jumlah minimal 40 orang. Nah, jika di sekitar mal ada masjid yang menggelar Salat Jumat, maka musholla di mal tidak bisa dipakai untuk Salat Jumat. Tapi musholla itu tetap bisa dipakai untuk menunaikan salat wajib.

(zal/fay)

http://rachelcorriefoundation.org/rachel/emails

I’m here for other children.
I’m here because I care.
I’m here because children everywhere are suffering and because forty thousand people die each day from hunger.
I’m here because those people are mostly children.
We have got to understand that the poor are all around us and we are ignoring them.
We have got to understand that these deaths are preventable.
We have got to understand that people in third world countries think and care and smile and cry just like us.
We have got to understand that they dream our dreams and we dream theirs.
We have got to understand that they are us. We are them.
My dream is to stop hunger by the year 2000.
My dream is to give the poor a chance.
My dream is to save the 40,000 people who die each day.
My dream can and will come true if we all look into the future and see the light that shines there.
If we ignore hunger, that light will go out.
If we all help and work together, it will grow and burn free with the potential of tomorrow.

(Aku di sini untuk anak-anak.
di sini karena aku peduli.
Aku di sini, karena anak-anak dimana-mana menderita dan karena empat puluh lima ribu orang mati karena kelaparan.
aku di sini, karena kebanyakan orang-orang itu adalah anak-anak.
Kita harus paham bahwa orang miskin di sekitar kita dan kita mengabaikannya.
Kita harus paham bahwa kematian ini tak bisa dicegah.
Kita harus paham bahwa orang-orang di negara dunia ketiga berpikir, peduli, tersenyum dan menangis sebagaimana kita.
Kita harus paham bahwa mereka bermimpi tentang mimpi kita dan kita bermimpi mimpi mereka.
Kita harus paham bahwa mereka adalah kita, dan kita adalah mereka.
Impianku adalah menghentikan kelaparan pada tahun 2000.
Impianku adalah memberi orang-orang miskin kesempatan.
Impianku menyelamatkan 40,000 orang yang mati tiap hari.
Impianku dapat dan akan terwujud jika kita melihat ke depan dan melihat cahaya yang bersinar di sana.
Kalau kita mengabaikan kelaparan, cahaya itu akan padam.
jika kita semua menolong dan bekerja sama, itu bertambah besar dan membebaskan dengan segala harapan esok.)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/19/05510598/perlindungan.tki.diperkuat

Jakarta, Kompas – Negosiasi revisi nota kesepahaman perlindungan tenaga kerja Indonesia informal pembantu rumah tangga dengan Malaysia selama 10 bulan mulai membuahkan hasil. Pemerintah kedua negara sepakat lebih memperkuat perlindungan TKI informal di Malaysia.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Dalam Negeri Malaysia Datok Seri Hishamudin Tun Hussein menandatangani surat perjanjian (letter of intent/LOI) perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) informal pembantu rumah tangga (PRT) di Kompleks Pemerintahan Malaysia di Putrajaya, Selangor, Malaysia, Selasa (18/5). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Datok Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak menyaksikan momen ini.

Presiden Yudhoyono mengatakan, LOI merupakan jembatan menuju tercapainya nota kesepahaman (MOU) baru antara Indonesia dan Malaysia tentang perlindungan TKI informal.

Pemerintah Indonesia dalam waktu dua bulan akan membenahi sistem penempatan TKI ke Malaysia dan menyusun MOU baru sehingga moratorium penempatan TKI informal PRT ke Malaysia sejak 25 Juni 2009 dapat diakhiri.

”Insya Allah dalam waktu sekitar dua bulan, maka moratorium itu kita hentikan. Mudah-mudahan bisa kita lakukan begitu moratorium dicabut, maka proses mengalir dan mudah-mudahan ada administrasi yang bisa memberikan kepastian termasuk kredit usaha rakyat (KUR),” kata Presiden.

Presiden menyatakan akan memberikan fasilitas KUR bagi TKI untuk kebutuhan biaya penempatan. Presiden juga mengakui masih ada praktik penyelewengan yang merugikan TKI, seperti pemalsuan dokumen dan calo pengiriman TKI.

Namun, Presiden berjanji, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta pihak imigrasi akan terus membenahi dan menegakkan hukum guna menghilangkan praktik tersebut.

Dalam pembicaraan bilateral dengan PM Malaysia, Presiden menuturkan, Malaysia telah menjamin penuh bahwa semua kasus hukum menyangkut TKI di Malaysia akan dituntaskan guna memberikan keadilan bagi pekerja Indonesia di Malaysia.

”Saya senang PM Malaysia tadi memberikan isyarat, komitmen beliau, semua legal cases akan dituntaskan. Dengan demikian, betul-betul membawa keadilan bagi saudara-saudara kita di Malaysia,” ujar Presiden.

Muhaimin sendiri menjelaskan, perjanjian ini memiliki substansi yang sama dengan naskah MOU. ”Yang paling penting (dari momentum ini) adalah kesamaan pandangan untuk melindungi TKI,” ujar Muhaimin.

Muhaimin menggarisbawahi, penandatanganan LOI menunjukkan keseriusan Malaysia dalam melindungi TKI informal PRT. Hasil ini membawa banyak kemajuan bagi Indonesia.

Dua hal yang masih menjadi ganjalan penyelesaian MOU adalah gaji awal dengan masa kerja nol tahun dan struktur biaya penempatan. Malaysia tidak mengatur upah minimum seperti Indonesia dan menyerahkan soal itu kepada mekanisme pasar.

Namun, kendala ini dapat diatasi dengan salah satu poin perjanjian, yakni kedua negara wajib mengawasi kontrak kerja antara pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) dan agen pekerja asing di Malaysia.

”Jadi, kita harus punya patokan standar minimum. Kalau kami inginnya 700 ringgit (setara Rp 1,8 juta) per bulan,” kata Muhaimin.

Saat ini, TKI PRT masih bergaji 400-500 ringgit per bulan. Jumlah itu jauh di bawah pekerja migran sektor serupa asal Filipina yang bisa mencapai 400 dollar AS.

Pembahasan lanjutan lainnya adalah penyusunan detail struktur biaya penempatan berdasarkan daerah asal keberangkatan.

Pintu masuk

Sedikitnya 2,2 juta TKI bekerja di Malaysia dan 1 juta di antaranya tidak memiliki dokumen resmi. Perjanjian untuk melindungi 400.000 TKI PRT di Malaysia ini bakal menjadi pintu masuk pemerintah meminta jaminan serupa dari negara penempatan di Timur Tengah.

Dari enam juta TKI di luar negeri, 4,3 juta di antaranya bekerja di sektor informal. Hampir 60 persen TKI sektor informal bekerja sebagai PRT.

Namun, Direktur Eksekutif Migrant CARE, organisasi nonpemerintah yang aktif membela buruh migran, Anis Hidayah, pesimistis dengan kesepakatan ini. Menurut Anis, harus ada instrumen lagi di Malaysia untuk mengatur sanksi hukum bagi majikan yang melanggar isi MOU.

”Malaysia, kan, belum menempatkan domestic workers sebagai pekerja. Jadi bingung kalau dalam MOU ada hari libur untuk PRT. Harus dipikirkan juga bagaimana mengimplementasikannya,” kata Anis.

Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI Rusdi Basalamah mengatakan, pemerintah harus segera meningkatkan LOI menjadi MOU sehingga landasan perlindungan TKI jadi lebih kuat.

Pascapenandatanganan perjanjian ini, Muhaimin memberi sinyal bakal mencabut moratorium penempatan TKI informal sektor PRT setelah MOU tuntas.

Dari Medan, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat menyatakan, Indonesia dapat segera mengirim TKI informal PRT ke Malaysia saat moratorium dicabut.

Indonesia mengirim 25.000 TKI per bulan ke Malaysia dengan 5.000 orang di antaranya bekerja sebagai PRT.

Menurut Jumhur, TKI di Malaysia sangat membantu perekonomian nasional. Setidaknya setiap satu TKI bekerja di luar negeri bisa mengurangi satu penganggur dan bisa menghidupi lima anggota keluarganya di kampung halaman. Belum lagi efek domino dari uang yang mereka kirim ke rumah.

Komisaris Utama PT Mutiara Karya Mitra, PPTKIS di Medan, Parlindungan Purba menyambut gembira perjanjian ini. Menurut Parlindungan, TKI PRT membutuhkan perlindungan karena hidup sendiri. (ham/MHF)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/19/04093627/yudhoyono.malaysia.dan.perlindungan.tki

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali berkunjung ke Malaysia. Pada kunjungannya, Selasa (18/5), Presiden memiliki agenda padat. Namun, isu tenaga kerja Indonesia tak pernah lewat dalam pembahasan dengan Perdana Menteri Datok Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak. TKI pula yang membuat Presiden Yudhoyono menjadikan Malaysia sebagai tempat kunjungan pertama ke luar negeri setelah pelantikan untuk periode kedua.

Dari enam juta TKI di luar negeri, 2,2 juta orang di antaranya bekerja di Malaysia. Faktor kedekatan geografis dan kemiripan bahasa menjadi magnet bagi TKI mengejar mimpi kesejahteraan yang sulit didapat di dalam negeri. Hasilnya fantastis. Walau 1 juta di antara mereka bekerja dalam ketakutan karena tak memiliki dokumen resmi, TKI di Malaysia mampu mengirim devisa Rp 21,5 triliun tahun 2008. Ini pula yang membuat sedikitnya 40.000 warga negara Indonesia berangkat ke Malaysia dengan tujuan serupa setiap bulan: mencari pekerjaan.

Hampir 60 persen ingin bekerja sebagai pembantu rumah tangga bergaji 700 ringgit (Rp 1,8 juta) per bulan. Mereka terbius janji manis sponsor, kepanjangan tangan pelaksana penempatan TKI swasta, atau agen pekerja asing Malaysia yang terjun langsung mencari TKI ke daerah.

Moratorium

Mereka tak peduli dengan keputusan pemerintah menghentikan sementara penempatan TKI informal ke Malaysia, terutama pembantu rumah tangga. Mereka tak mau pusing dengan kelambanan penyelesaian revisi nota kesepahaman (MOU) perlindungan TKI informal pembantu rumah tangga dengan Pemerintah Malaysia.

Hampir 11 bulan sejak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno (kala itu) didampingi Duta Besar RI untuk Malaysia Da’i Bachtiar mengumumkan keputusan moratorium penempatan TKI informal pembantu rumah tangga ke Malaysia. Moratorium menjadi langkah pamungkas menarik Malaysia ke meja perundingan untuk memperbaiki nota kesepahaman perlindungan TKI informal pembantu rumah tangga yang lama.

TKI yang memiliki peranan besar dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia malah kerap menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Mulai dari penipuan upah, pelecehan seksual, penganiayaan, hingga pembunuhan. Bahkan, tak sedikit yang dikriminalisasi oleh polisi atau Rela, pertahanan sipil bentukan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, karena tak dapat menunjukkan paspor yang ditahan majikan sesuai dengan isi MOU yang lama.

Organisasi nonpemerintah yang aktif membela buruh migran, Migrant Care, mencatat, 687 TKI tewas dengan berbagai sebab di Malaysia tahun 2009. Masih lekat dalam ingatan saat kasus penganiayaan berat terhadap TKI asal Garut, Jawa Barat, Siti Hajar, oleh majikan yang terungkap awal Juni 2009. Siti harus kehilangan daun telinga dan tulang hidungnya akibat deraan majikan selama 34 bulan.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengingatkan agar Presiden tidak terlena atas vonis Pengadilan Kuala Lumpur terhadap majikan Siti Hajar, Senin (17/5). Modus ini pernah dipakai dalam kasus penganiayaan Nirmala Bonat, TKI asal Nusa Tenggara Timur, ketika Pengadilan Kuala Lumpur menjatuhkan vonis saat Presiden Yudhoyono berkunjung pada 11-12 Januari 2008. Sebelas bulan kemudian, pengadilan meringankan vonis itu.

Harus lebih rinci

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berharap Presiden bisa sekaligus menyaksikan penandatanganan MOU perlindungan TKI informal pembantu rumah tangga yang sudah diperbaiki. Ada beberapa kemajuan dalam MOU ini, antara lain, TKI pembantu rumah tangga kini memegang sendiri paspor mereka, mendapat hak libur sehari dalam seminggu, dan kemudahan berkomunikasi dengan pihak luar. Sampai pekan lalu, dua hal masih alot dibahas, yakni batas upah TKI dan biaya penempatan.

Persoalan lain yang tampaknya luput dari perhatian adalah kesepakatan tentang kontrak kerja yang merinci jam kerja, deskripsi tugas, dan lain-lain. Kontrak kerja rinci membuat TKI menjadi lebih profesional dan menekan peluang majikan mengeksploitasi mereka.

Saat ini, 400.000 TKI bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Mereka tergiur dengan gaji 700 ringgit (Rp 1,8 juta) per bulan, tetapi faktanya hanya dibayar 400-500 ringgit (Rp 1 juta-Rp 1,3 juta) per bulan. Silakan bandingkan dengan pekerja Filipina yang punya deskripsi kerja tugas, jam kerja delapan jam sehari, libur sehari dalam seminggu, dan bergaji 400 dollar AS (Rp 3,6 juta) per bulan. Mereka mengerjakan seluruh tugas dengan sepenuh hati, tetapi tegas menolak pekerjaan tambahan yang tidak tercantum dalam kontrak kerja awal, kecuali ada upah lembur yang sesuai tentunya.

MOU baru memang sudah harus selesai. Namun, pemerintah harus mampu menjamin, isi MOU benar-benar mencerminkan perlindungan hak-hak buruh migran sesuai dengan standar HAM dan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran. Setelah sepaham, kedua negara harus benar-benar menjalankan isi MOU sehingga tidak ada lagi pelanggaran HAM di Malaysia. (hamzirwan)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/15/04430539/jumlah…pekerja.anak.berkurang.

Jakarta, Kompas – Organisasi Buruh Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa atau ILO mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia menangani masalah pekerja anak. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membagi pengalaman tersebut ke negara lain dalam Konferensi Perburuhan Internasional Ke-99 yang diselenggarakan ILO di Geneva, Swiss, Juni.

Hal ini mencuat dalam rapat koordinasi delegasi Indonesia dan David Lammotte dari ILO Geneva, Jumat (14/5) di Jakarta. Delegasi Indonesia terdiri dari unsur tripartit, yakni Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perwakilan pengusaha, dan serikat buruh.

Jumlah pekerja anak di Indonesia terus menurun dari waktu ke waktu. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2004, pekerja anak berjumlah 2,9 juta orang. Tiga tahun kemudian, jumlahnya turun menjadi sekitar 1 juta orang. Namun, tahun 2009 jumlahnya naik lagi menjadi 1,75 juta orang.

”Kami masih memiliki agenda (lain), yaitu rencana sidang tahunan menjadikan domestic workers sebagai agenda utama Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) tahun ini. Indonesia sendiri sedang menyiapkan RUU PRT yang sekarang mulai dibahas di DPR,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta.

Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Rumah Tangga sampai kini masih menjadi perdebatan di dalam negeri. Banyak kalangan khawatir regulasi itu malah bertentangan dengan budaya sebagian besar masyarakat.

Misalnya tradisi ngenger di Jawa, yaitu menetap di rumah saudara yang lebih mampu secara ekonomi untuk disekolahkan sambil membantu pekerjaan rumah.

Sementara kalangan aktivis mendesak agar pemerintah segera meloloskan regulasi tersebut demi melindungi sedikitnya 6 juta TKI di luar negeri. Hampir 80 persen TKI bekerja sebagai pekerja rumah tangga sehingga regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di negara penempatan.

”Yang utama (dalam penyiapan RUU PRT) adalah uji publik dan sosialisasi harus berjalan maksimal. Kedua belah pihak perlu menyampaikan kepada masyarakat agar bisa mendapatkan masukan sebelum RUU dibahas di DPR,” ujar Muhaimin.

Secara terpisah, sejumlah aktivis, akademisi, dan profesional mendeklarasikan Relawan Kemanusiaan untuk Buruh Migran (Rekanbumi) yang bertujuan membantu TKI Bermasalah.

”Kami ingin fokus menangani aspek kemanusiaannya. Misalnya, TKI yang sakit atau meninggal, bagaimana mengurus pemulangan dan membawanya ke rumah sakit atau memberikan bantuan kepada keluarganya,” ujar Aan Rusdianto, Koordinator Rekanbumi.

Migrant Care mencatat, lebih dari 1.700 buruh migran meninggal di Malaysia sepanjang tahun 2009. Angka ini termasuk tinggi dan mendapat perhatian banyak pihak, antara lain karena penanganannya yang lamban.

”Kami akan bekerja sama dengan berbagai profesi seperti dokter dan rumah sakit untuk penanganan TKI yang sakit dan PMI untuk penanganan TKI yang meninggal,” ujar Aan.

Deklarasi Rekanbumi di Gedung Juang 45, antara lain, dihadiri Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning dan Pelaksana Tugas Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Abdul Malik Harahap. (Ham)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/15/04553793/.tki.kirim.rp.62.triliun

Jakarta, Kompas – Kiriman uang dari para tenaga kerja Indonesia atau TKI, yang bekerja di luar negeri, ke dalam negeri pada tahun 2009 sekitar

Rp 62 triliun. Nilai kiriman uang dari TKI tersebut cenderung terus meningkat seiring semakin banyak TKI yang bekerja di luar negeri.

Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A Johansyah, Jumat (14/5) di Jakarta, menjelaskan, valuta asing yang dikirim para TKI tersebut tidak masuk ke dalam cadangan devisa. Namun, remittance TKI tersebut memperbanyak stok valuta asing di pasar sehingga ikut berperan dalam menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah.

Kiriman uang (remittance) TKI yang dikelola oleh bank pada tahun 2009 mencapai Rp 61 triliun, sementara yang dikelola Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) mencapai Rp 940,83 miliar. Adapun total dana kiriman dari luar negeri, berdasarkan catatan Kompas, pada 2008 mencapai Rp 400 triliun.

Kiriman uang TKI cenderung terus meningkat. Pada tahun 2006, remittance TKI mencapai Rp 50 triliun, tahun 2007 jumlahnya sebesar Rp 55 triliun, dan tahun 2008 mencapai Rp 61 triliun.

Turunnya pengiriman TKI ke Malaysia tahun 2009 membuat nilai remittance TKI pada tahun tersebut stagnan di level Rp 61 triliun. Pada 2010, nilai remittance TKI diperkirakan meningkat lagi seiring rampungnya komite bersama Indonesia dan Malaysia membahas persoalan-persoalan seputar pengiriman TKI.

Difi menjelaskan, dari Rp 61 triliun remittance TKI pada 2009, terbesar berasal dari Malaysia, mencapai Rp 21,5 triliun. Dari Arab Saudi Rp 20 triliun dan sisanya dari negara-negara lain, seperti Hongkong, Korea Selatan, dan Jepang.

Jumlah TKI yang bekerja di Malaysia dan Arab Saudi memang relatif besar dibandingkan dengan yang bekerja di negara-negara lain.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk Intan Abdams Katoppo menjelaskan, total transfer dana dari luar ke dalam negeri yang melalui BNI pada 2009 mencapai Rp 165 triliun. Namun, tidak diketahui berapa porsi remittance dari TKI. Adapun pengiriman uang dari dalam ke luar negeri selama triwulan I-2010 Rp 52,2 triliun.

Menurut Direktur Utama Bank Bukopin Tbk Glen Glenardi, pihaknya sedang mengkaji pembukaan kantor perwakilan di Arab Saudi. Hal ini untuk menangkap peluang remittance dari TKI di negara tersebut.

”Kami sudah memulai bisnis di Arab Saudi dengan membiayai pembangunan hotel di Mekkah,” kata Glen saat penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Agama soal penerimaan setoran pembayaran haji secara online.

KUPU

Analis Madya Senior Akunting dan Sistem Pembayaran BI Ida Nuryanti menambahkan, selain melalui bank, pengiriman uang dari TKI juga dikelola oleh pihak lain, yaitu KUPU, baik berbentuk badan usaha maupun perorangan.

Hingga akhir tahun 2009, total KUPU yang telah memperoleh izin dari BI mencapai 60 pihak. ”Sebenarnya ada ratusan KUPU yang beroperasi, namun yang mendaftar hanya sebagian. Itu karena kemungkinan mereka tidak mau repot dan enggan dipungut pajak,” kata Ida.

Menurut Ida, BI akan terus berupaya agar seluruh KUPU yang beroperasi terdaftar di BI. Dengan terdaftarnya seluruh KUPU, transfer dana akan lebih transparan dan aman. Ini bisa mencegah pelarian dana milik TKI. ”Selain itu, juga bisa mencegah praktik pencucian uang,” ujar dia.

Peraturan Bank Indonesia, kata Ida, tidak bisa menghukum KUPU yang tidak mendaftar. Karena itu, undang-undang Transfer Dana yang kini dibahas di DPR sangat penting segera diselesaikan. Dengan undang-undang tersebut, KUPU yang tidak mendaftar bisa dikenai sanksi pidana. (FAJ)